Profil Akuntabilitas

Memahami teknis dan siklus pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah.

Informasi Publik

SAKIP Terintegrasi

Visi Daerah · RPJMD 2025-2029

"Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata"

Misi Daerah

Misi 1

Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah

Misi 2

Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah

Misi 3

Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter

Misi 4

Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan

Misi 5

Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Sekretariat SAKIP

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Istana Kota Piring, Gedung C2, Dompak, Tanjungpinang.

Dikelola oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau sebagai instansi pembina akuntabilitas.

Dasar Hukum Utama

Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah

Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Lihat Data Kinerja

Akses data capaian, anggaran, dan statistik kinerja seluruh perangkat daerah.

Mengenal SAKIP

Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah kerangka kerja manajemen yang memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memiliki dampak nyata terhadap capaian sasaran strategis daerah — bukan sekadar tumpukan dokumen laporan.

Berbasis Hasil

Fokus pada outcome (hasil nyata), bukan sekadar output (keluaran kegiatan).

Efisiensi Anggaran

Mencegah pemborosan melalui cascading kinerja yang tajam dan terukur.

Transparansi Publik

Masyarakat dapat memantau sejauh mana janji kinerja pemerintah dipenuhi.

Perbaikan Berkelanjutan

Evaluasi berkala mendorong perbaikan manajemen di setiap siklus.

Siklus Manajemen Kinerja

Perencanaan Kinerja

Penyusunan RPJMD, Renstra OPD, dan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai komitmen tertulis.

Pengukuran Kinerja

Pengumpulan data realisasi indikator secara berkala — Triwulanan (TW1–TW4) dan Tahunan.

Pelaporan Kinerja

Penyajian informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Evaluasi Kinerja

Penilaian independen atas efektivitas sistem manajemen kinerja oleh tim evaluator AKIP.